Saat Ahok Menjawab Kekhawatiran Akan Kampanye Terselubung Jika Tak Cuti

Nasional, Jakarta - Rencana kandidat Gubernur DKI Jakarta petahana Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tidak mengambil cuti saat namanya sudah ditetapkan sebagai calon gubernur hingga hari pemungutan suara menimbulkan pro dan kontra. Ada kekhawatiran bila petahana
tak cuti saat namanya sudah ditetapkan sebagai cagub, maka dia akan bisa melakukan kampanye terselubung.

Kampanye terselubung itu bisa dilakukan dengan cara meresmikan sejumlah proyek atau meluncurkan program-program tertentu. Ada juga yang khawatir, bila Ahok tak cuti, sebagai petahana dia bisa saja memainkan anggaran.

Ahok pun menjawab sejumlah kekhawatiran itu. Misalnya, dia mungkin tak akan meresmikan proyek di Jakarta saat namanya sudah ditetapkan sebagai calon gubernur oleh Komisi Pemilihan Umum.

"Ya enggak usah resmiin (meresmikan) proyek," kata Ahok kepada wartawan di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta,
Selasa (9/8/2016) kemarin.

Ahok berbicara sambil tersenyum. Namun saat ditanya apakah dia tak akan meresmikan proyek saat dia tak mengambil cuti kampanye, Ahok belum memberi jawaban yang pasti. Dia lebih memilih menunggu proses uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Petahana selama enggak kampanye. Makanya nanti di MK (Mahkamah Konstitusi) saja lah," kata Ahok.

Terkait tudingan bisa memainkan anggaran di masa kampanye, Ahok mengatakan bahwa semua orang bisa mengawasi pekerjaanya.

"Kalau dari sisi anggaran, mau nyolong dari mana? Saya pernah enggak bagi-bagi kartu? KJP, KJS, enggak pernah. Kamu enggak suka sama saya, saya juga enggak perduli kok. Saya normal aja jalan. Saya biasa-biasa aja," ungkap Ahok.

Ahok juga dituding akan memanfaatkan program-programnya sebagai kampanye terselubung. Seperti peluncuran program Kartu Jakarta Sehat dan Kartu Jakarta Pintar. Sehingga jika pun ia tidak mengikuti kampanye, Ahok bisa mengambil hati rakyat Jakarta.

"Makanya kalau bilang program, kan lucu. kalau gitu, KJS, KJP enggak boleh dong. kalau gitu program kita lagi mau perbaiki trotoar, mau bangun Kalijodo, berhenti dong. Itu kan janjinya petahana. saya kan visi misinya itu," tutur dia.

Menurut Ahok, semestinya yang tak boleh dilakukan oleh petahana saat tak ambil cuti di masa kampanye adalah tiba-tiba membagikan uang kepada warga.

"Yang enggak boleh kan gua tiba-tiba bagi-bagi duit, bikin anggaran bagi-bagi duit, bantuan langsung duit. Tapi itu semua juga kan mesti lewat DPRD juga. Kalo saya pakai Pergub juga mesti lewat Mendagri," sambung Ahok.

Cagub incumbent yang sudah didukung tiga partai ini memastikan tidak akan memanfaatkan APBD untuk kepentingan pencalonannya. Ia juga lebih memilih untuk tidak ikut kampanye sehingga mengajukan judical review ke MK terkait aturan wajib cuti.

"Kamu kan bisa mengawasi saya. Toh saya rugi kalau enggak kampanye. Coba kalau calon kayak kemarin jelek-jelekin saya. 'Ahok itu gusur orang'. Kalau debat di TV saya bisa bantah enggak kalau saya enggak kampanye? Karena debat di TV pun bagian dari kampanye. Kamu bisa ngomong sama orang," tukasnya.

Disebut Ahok, jika cuti selama hampir 4 bulan justru akan menimbulkan conflict of interest. Conflict of interest akan terjadi jika aturan cuti dilakukan seperti ketentuan sebelumnya yakni ada hari-hari petahana cuti namun setelah atau sebelumnya tetap menjalani rutinitas sebagai kepala daerah.

"Makanya saya bilang kalau on-off kayak kemarin iya dong conflict of interest. Hari ini keluar sebagai calon, besok jadi gubernur. Enggak bisa," ucap Ahok.

Sebelumnya Ketua Bawaslu Muhammmad menyatakan ketentuan wajib cuti untuk petahana itu dimaksudkan agar tak ada penyalahgunaan fasilitas negara demi kepentingan kampanyenya.

"Pertimbangannya dikhawatirkan kalau dia tidak cuti, maka kegiatan kampanye bisa menggunakan fasilitas negara, menggunakan APBD, hingga menggunakan birokrasi. Maka wajib cuti," terang Muhammad, Senin (8/8).

Tak hanya itu, Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid juga berbicara hal serupa. Ia mengingatkan bahwa aturan 'wajib cuti' dibuat agar mencegah konflik kepentingan.

"Sekarang disuruh cuti saja kok enggak mau. Ini yang membuat orang mencurigai jangan-jangan memang ada keinginan untuk memakai birokrasi atau APBD untuk kepentingan kampanye," kata Hidayat yang juga politikus Partai Keadilan Sejahtera itu Senin (8/8).

(HEN)