Bangladesh Bangun Pulau Apung untuk Tempat Tinggal Pengungsi Rohingya
Diberitakan Reuters, Rabu (21/2), setahun yang lalu pulau bernama Bhasan Char yang berarti "Pulau Apung" itu masih tidak terjamah, tidak ada jalanan, bangunan, apalagi manusia. Ketika kembali lagi pada 14 Februari lalu, Reuters mendapati adanya ratusan pekerja bangunan di pulau tersebut.
Pantauan citra satelit juga menunjukkan jalanan baru, bahkan helipad di pulau tersebut.
Pulau itu muncul ke permukaan pada 20 tahun lalu, terletak sekitar 30 km dari dataran utama Bangladesh. Konturnya yang rata membuat pulau itu sering banjir pada bulan Juni-September atau sasaran empuk topan. Selain itu menurut warga sekitar, perairan di sekitar pulau juga banyak perompak.
Perusahaan China Sinohydro, terlibat dalam pembangunan sistem penahan banjir sepanjang 13 km dalam proyek senilai USD 280 juta. Sinohydro adalah perusahaan di belakang pembangunan bendungan Three Gorges Dam yang terkenal di Hubei, China.
Perusahaan HR Wallingford dari Inggris juga terlibat dalam proyek "stabilisasi pesisir dan perlindungan banjir" di pulau tersebut.
Sebelumnya rencana pemindahan para pengungsi Rohingya ke pulau itu pada 2015 menuai protes. Menurut para aktivis, rencana itu hanya memindahkan masalah, bukan menemukan solusinya, yaitu menghentikan kekerasan terhadap Rohingya.
Selain itu, pulau itu dianggap tidak layak dan berbahaya untuk ditinggali karena banjir dan angin topan.
Namun pemerintah Bangladesh membantahnya. Menurut staf Perdana Menteri Bangladesh, Direktur Jenderal Kabir Bin Anwar, pemerintah telah membangun tempat perlindungan topan di pulau itu.
Untuk menghidupi diri selain bantuan pemerintah, kata Anwar, warga Rohingya juga akan diberikan bibit padi yang tahan garam sehingga mereka bisa bercocok tanam. Di pulau itu warga Rohingya juga bisa memancing ikan dan menggembala sapi atau kerbau.
Nantinya para penghuni pulau akan dipilih dengan cara lotre. Namun sekali terpilih, mereka tidak akan bisa keluar dari pulau itu, kecuali untuk pulang ke Myanmar atau ke negara lain penerima suaka.
"Ini bukan kamp konsentrasi, tapi ada beberapa larangan. Kami tidak memberikan mereka paspor atau KTP Bangladesh," kata penasihat pemerintah, H.T. Imam.
Pulau Apung rumah baru Rohingya (Foto: REUTERS/Stringer)
Namun kini, pemerintah Bangladesh mulai membangunnya. Jika rampung yang ditargetkan pada April mendatang, pulau ini bisa menampung 100 ribu dari 700 ribu pengungsi Rohingya yang saat ini menyesaki Cox's Bazar. Para pengungsi ini kabur dari pembantaian oleh tentara Myanmar di negara bagian Rakhine.
Perusahaan China Sinohydro, terlibat dalam pembangunan sistem penahan banjir sepanjang 13 km dalam proyek senilai USD 280 juta. Sinohydro adalah perusahaan di belakang pembangunan bendungan Three Gorges Dam yang terkenal di Hubei, China.
Perusahaan HR Wallingford dari Inggris juga terlibat dalam proyek "stabilisasi pesisir dan perlindungan banjir" di pulau tersebut.
Sebelumnya rencana pemindahan para pengungsi Rohingya ke pulau itu pada 2015 menuai protes. Menurut para aktivis, rencana itu hanya memindahkan masalah, bukan menemukan solusinya, yaitu menghentikan kekerasan terhadap Rohingya.
Selain itu, pulau itu dianggap tidak layak dan berbahaya untuk ditinggali karena banjir dan angin topan.
Pulau Apung rumah baru Rohingya (Foto: REUTERS/Stringer)
Namun pemerintah Bangladesh membantahnya. Menurut staf Perdana Menteri Bangladesh, Direktur Jenderal Kabir Bin Anwar, pemerintah telah membangun tempat perlindungan topan di pulau itu.
Untuk menghidupi diri selain bantuan pemerintah, kata Anwar, warga Rohingya juga akan diberikan bibit padi yang tahan garam sehingga mereka bisa bercocok tanam. Di pulau itu warga Rohingya juga bisa memancing ikan dan menggembala sapi atau kerbau.
Nantinya para penghuni pulau akan dipilih dengan cara lotre. Namun sekali terpilih, mereka tidak akan bisa keluar dari pulau itu, kecuali untuk pulang ke Myanmar atau ke negara lain penerima suaka.
"Ini bukan kamp konsentrasi, tapi ada beberapa larangan. Kami tidak memberikan mereka paspor atau KTP Bangladesh," kata penasihat pemerintah, H.T. Imam.
– Dikutip dari Kumparan.com
Post a Comment