Keluarga Korban Kerusuhan 22 Mei Diminta Lapor Ke Komnas HAM
PastiSatu - Direktur Imparsial Al Araf meminta supaya pihak yang merasa kehilangan anggota keluarganya pada kerusuhan 21-22 Mei untuk melaporkan ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).
Dia menilai laporan ke Komnas HAM itu agar dapat dilakukan pencarian dan tidak dianggap hanya sebagai informasi bohong atau hoaks.
"Harus laporkan ke Komnas HAM, supaya benar informasinya enggak jadi hoaks," ujarnya kepada wartawan usai diskusi tentang Menguak Dalang Makar 22 Mei di Kantor DPP PSI, Jakarta Pusat, Rabu (29/5).
Al Araf mengatakan pihaknya tetap memantau kinerja Komnas HAM dalam melakukan investigasi terkait isu soal maraknya korban hilang akibat peristiwa kerusuhan tersebut.
Dia pun mendorong supaya Komnas HAM segera mengungkap terkait kematian dan korban hilang pada saat aksi menolak pemilu curang berujung kerusuhan itu.
"Saya menyerahkan ke Komnas HAM untuk investigasi itu, karena dia otoritas yang lebih mutlak, kalau kita kan enggak punya kapasitas tapi tetap monitor," tuturnya.
Saat ini Komnas HAM telah membentuk tim khusus untuk mengusut kerusuhan 22 Mei. Tim ini telah bekerja sejak kerusuhan terjadi pada 21 Mei lalu. Namun tim khusus tersebut bekerja di luar tim investigasi yang juga telah dibentuk pihak kepolisian.
Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengatakan pembentukan tim khusus ini berdasarkan amanat Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Tim khusus pencari fakta yang dibentuk Komnas HAM sejauh ini mengantongi temuan bahwa korban meninggal akibat peluru tajam dalam aksi 22 Mei mencapai 3-4 orang.
Komisioner Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara menceritakan bahwa tim mereka sudah berkeliling menemui keluarga dari korban meninggal dan korban luka-luka di RS Tarakan, RS Budi Kemuliaan, RS Polri, dan RS Cipto Mangunkusumo. Hasilnya, korban meninggal korban akibat peluru tajam berkisar 3-4 orang.
"Kami memang menemukan korban yang meninggal karena penggunaan peluru tajam, tiga sampai empat orang," kata Beka saat ditemui di kantor Walhi, Jakarta Selatan, Selasa (28/5).
Post a Comment