1.800 Orang Tewas Terkait Narkoba Sejak Duterte Jadi Presiden, AS Khawatir

Mancanegara, Washington - Otoritas Filipina mencatat sekitar 1.800 orang tewas terkait kejahatan narkoba sejak Presiden Rodrigo Duterte menjabat tujuh minggu lalu. Jumlah itu jauh lebih banyak dari penghitungan kepolisian setempat sebelumnya.

Kepala Kepolisian Nasional Filipina, Ronald Dela Rosa, menuturkan kepada komisi Senat, bahwa 712 pengedar dan pengguna narkoba tewas dalam operasi kepolisian sejak 1 Juli lalu. Selama kampanye dan setelah dilantik menjadi Presiden Filipina, Duterte terang-terangan menyatakan perang terhadap narkoba.

Dela Rosa menambahkan, seperti dilansir Reuters, Selasa (23/8/2016), 1.067 orang lainnya tewas dalam kasus terkait narkoba tanpa menjelaskan lebih lanjut. Pada Minggu (21/8), Duterte mengecam PBB karena mengkritik kebijakannya menembak mati pelaku kriminal.

Menanggapi hal itu, Amerika Serikat (AS) yang merupakan sekutu dekat Filipina, mengaku sangat khawatir. Juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Mark Toner mendorong pemerintahan Duterte untuk memastikan penegak hukum Filipina mematuhi norma HAM.

Operasi pemberantasan narkoba dan komentar-komentar kasar Duterte membuat AS berada dalam dilema. AS berupaya menyatukan sekutu dan mitranya di Asia demi menghadapi China yang semakin kuat, namun di sisi lain kiprah Duterte bertentangan dengan keyakinan AS.

Dilema itu terlihat jelas dalam tanggapan Toner saat memberikan penjelasan kepada wartawan di kantor Departemen Luar Negeri AS di Washington. "Kami terus memperjelas kepada pemerintah Filipina ... kekhawatiran kami soal HAM, pembunuhan di luar hukum, tapi kami juga berkomitmen pada hubungan bilateral dan berupaya memperkuat hubungan bilateral itu," tegasnya.

Dalam pernyataan pada Minggu (21/8), otoritas Filipina menyebut 900 penjahat narkoba tewas dibunuh dalam perang melawan narkoba yang digaungkan Duterte.

(hen)